Jurnalpapuanews.com || NABIRE – Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menegaskan komitmen jajarannya untuk menyikapi dinamika pertambangan rakyat di Kabupaten Nabire secara terbuka dan berkeadilan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis bersama insan pers di Mapolres Nabire pada Rabu (18/2).
Langkah ini diambil guna memperkuat sinergi antara kepolisian dan media sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Dalam pernyataannya, AKBP Samuel menyatakan bahwa Polres Nabire bersama Polda Papua Tengah sangat terbuka terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. Menurutnya, peran pers sangat krusial sebagai instrumen koreksi sosial.
”Kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik. Rekan-rekan pers adalah mitra kami untuk mengoreksi berbagai persoalan yang ada. Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Kapolres.
Kapolres secara tegas membantah adanya intervensi maupun pemberian izin terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah hukumnya. Ia menjelaskan bahwa imbauan untuk menggunakan saluran informasi resmi semata-mata dilakukan demi menjaga objektivitas informasi dan menghindari bias di ruang publik.
Ia juga mengklarifikasi terkait kesalahpahaman komunikasi yang sempat terjadi sebelumnya. Menurutnya, permintaan klarifikasi resmi bukanlah upaya kriminalisasi, melainkan prosedur untuk membuat suatu persoalan menjadi terang benderang.
Alih-alih sekadar melakukan penindakan represif, Kapolres Nabire lebih mendorong adanya solusi jangka panjang melalui jalur regulasi. Fokus utamanya
• Penerbitan IPR: Mendorong pemerintah mempercepat regulasi Izin Pertambangan Rakyat.
• Edukasi Kolektif: Memberikan pemahaman hukum kepada pemilik hak wilayah dan pekerja tambang di lapangan.
• Penegakan Hukum Terukur: Memastikan penertiban dilakukan secara humanis setelah regulasi dan edukasi berjalan optimal.
”Indonesia adalah negara hukum, tidak ada yang kebal. Namun, penegakan hukum harus beriringan dengan edukasi dan regulasi yang berpihak pada keadilan sosial agar tidak memicu konflik baru,” tambahnya.
Menutup pertemuan tersebut, AKBP Samuel mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam semangat musyawarah. Ia berharap pemetaan persoalan yang akurat dapat menghasilkan solusi yang menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus stabilitas keamanan di Nabire.
(YM)
Editor : Yakop Mongan
