Jurnalpapuanews.com|| NABIRE, PT — Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat basis data masyarakat melalui pendataan jemaat dan umat yang dilakukan bersama lembaga-lembaga keagamaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama pimpinan lembaga keagamaan yang berdomisili di Kabupaten Nabire, sekaligus sosialisasi pendataan jemaat/umat berbasis lembaga keagamaan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos. Sementara jalannya diskusi dipimpin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Edward S. Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han.
Pemerintah menilai keterlibatan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam proses tersebut. Para pastor, pendeta, gembala, pandita, imam masjid serta pimpinan lembaga keagamaan lainnya dinilai memiliki hubungan langsung dengan masyarakat yang mereka layani.
Karena itu, data yang dihimpun diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai jumlah, persebaran serta kondisi umat di wilayah pelayanan masing-masing.
Pendataan jemaat dan umat ini tidak hanya diarahkan untuk mengetahui jumlah masyarakat berdasarkan kelompok keagamaan. Lebih dari itu, data tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam memahami kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Dengan basis data yang lebih akurat dan aktual, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai keberadaan masyarakat sekaligus kebutuhan yang berkembang di berbagai wilayah Papua Tengah.
Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung penyusunan program pembangunan, penentuan prioritas pelayanan serta pengambilan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, membuka secara resmi agenda koordinasi tersebut sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan.
Pertemuan di Nabire ini merupakan agenda kedua yang dilaksanakan Pemprov Papua Tengah. Sebelumnya, pemerintah telah menggelar pertemuan serupa bersama para pimpinan lembaga keagamaan di Timika pada 21 September 2026.
Melalui pendekatan berbasis lembaga keagamaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya membangun sistem informasi masyarakat yang lebih dekat dengan kondisi riil di lapangan.
Data yang terkumpul nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai angka administrasi, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dengan mengetahui siapa yang dilayani, di mana masyarakat berada, serta bagaimana kondisi mereka, pemerintah dapat memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan.
Sinergi dengan lembaga keagamaan juga diharapkan terus berkembang sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih terarah, akurat dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Editor : Nay berliana
