Jurnalpapuanews.com || NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Monitoring Meja Semester I Tahun Anggaran 2026 untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, serta realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di LPP RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Kamis (13/8/2026), dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Papua Tengah.
Dalam arahannya, Silwanus menegaskan bahwa monitoring meja bukan sekadar mengecek angka realisasi anggaran, tetapi menjadi ruang evaluasi untuk memastikan setiap perencanaan benar-benar diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Monitoring meja bukan kita mengecek angka-angka saja. Ini adalah ruang bagi kita untuk secara teliti membaca kemajuan program dan kegiatan, menemukan hambatan secara dini, kemudian mengambil keputusan secara cepat,” ujar Silwanus.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap OPD juga harus mampu mengukur sejak dini kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai target waktu.
“Bapak dan Ibu harus bisa mengukur pekerjaan yang kita kerjakan ini bisa selesai atau tidak. Jangan sampai kita baru melihat persoalan ketika sudah mendekati akhir tahun anggaran,” tegasnya.
Silwanus juga meminta Bapenda, sekretaris perangkat daerah, serta pejabat yang menangani program dan perencanaan melakukan pemantauan secara ketat terhadap pelaksanaan kegiatan dan perputaran anggaran di masing-masing OPD. Ia mengingatkan pengalaman tahun sebelumnya ketika terjadi lonjakan realisasi anggaran menjelang penghujung tahun.
“Kalau belanja modal memang harus selesai pada Desember, tentu peningkatan di Desember bisa dipahami. Tetapi kalau terjadi lonjakan yang luar biasa dari November sampai Desember, itu yang harus kita perhatikan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Silwanus menyampaikan bahwa realisasi serapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan telah meningkat dari 37 persen menjadi sekitar 43 persen. Namun, capaian tersebut belum merata karena masih terdapat OPD dengan realisasi di bawah 33 persen, sementara sebagian lainnya telah berada di atas 50 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan monitoring meja untuk melihat posisi masing-masing OPD sekaligus mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan program dan kegiatan belum berjalan optimal.
“Secara provinsi sudah mencapai 43 persen. Tetapi masih ada perangkat daerah yang sudah di atas 50 persen dan ada juga yang masih di bawah 33 persen. Ini yang harus kita lihat dan kita kawal bersama,” ujarnya.
Silwanus mengingatkan bahwa perkembangan realisasi anggaran daerah juga menjadi perhatian pemerintah pusat melalui sistem pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, OPD diminta tidak hanya mengejar persentase serapan, tetapi memastikan setiap anggaran menghasilkan kinerja dan manfaat sesuai target pembangunan.
Selain serapan anggaran, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) turut menjadi perhatian. Silwanus mengatakan adanya penyesuaian maupun tambahan dana Otsus harus segera didistribusikan dan dikelola sesuai ketentuan karena berkaitan dengan perencanaan serta pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.
“Untuk Otsus juga masih menjadi tantangan. Ada tambahan dan penyesuaian dana yang harus segera kita distribusikan. Ini juga akan berdampak pada penganggaran tahun 2027,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Setiap kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran harus benar-benar dilaksanakan dan dilaporkan sesuai ketentuan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Silwanus menilai keberhasilan pengelolaan pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program, capaian kinerja, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah harus bergerak bersama untuk mencapai target pembangunan Papua Tengah.
Ia mengapresiasi Bapperida dan seluruh perangkat daerah yang telah mempersiapkan pelaksanaan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026. Ia berharap forum tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi, memperbaiki pengendalian anggaran, dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Keberhasilan kita di provinsi ini adalah keberhasilan bersama. Ada yang sudah berlari cepat, ada yang masih tertinggal. Tugas kita adalah memastikan semuanya bergerak bersama-sama sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai,” pungkasnya.
Editor : Nay berliana
