Jurnalpapuanews.com || NABIRE, PT — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar acara Pengakuan Para Kepala Suku dan Wakil sebagai Mitra Pemerintah dalam Mewujudkan Papua Tengah yang Aman, Damai dan Tertib, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kompleks Bandara Lama Nabire, tersebut dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama sejumlah pejabat Pemprov Papua Tengah serta delapan kepala suku dan wakil dari berbagai wilayah adat.
Delapan kepala suku tersebut berasal dari Suku Mee, Moni, Wolani, Lani, Damal, Wate, Kamoro dan Amungme. Mereka menyatakan komitmen menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keamanan, kedamaian dan ketertiban sekaligus mendukung pembangunan di Papua Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, para kepala suku dan wakil membacakan deklarasi pengakuan sebagai mitra pemerintah. Deklarasi kemudian diperkuat melalui penandatanganan bersama antara delapan kepala suku dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Meki Nawipa mengatakan, sebagai provinsi yang masih relatif baru, Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan sosial. Menurutnya, kondisi masyarakat yang rentan dipengaruhi dan diprovokasi perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial maupun konflik antarsuku.
Karena itu, Meki meminta para kepala suku berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Kita membutuhkan kepala suku untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah secara terhormat dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang menyangkut masyarakat adat,” ujar Meki.
Ia juga mendorong kepala suku turut membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah, wilayah adat dan sumber daya alam dengan mengutamakan komunikasi dan musyawarah.
“Kalau ada masalah, harus diselesaikan. Jangan sampai masalah itu dibawa ke tempat lain dan akhirnya menjadi konflik,” tegasnya.
Untuk memperkuat komunikasi, Meki mengusulkan pertemuan antara pemerintah dan para kepala suku dilakukan secara berkala, termasuk setiap tiga bulan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas persoalan adat dan keamanan serta memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan.
Meki juga mengingatkan agar persoalan masyarakat tidak mudah dicampuri oleh pihak yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperkeruh situasi.
“Jangan sampai kita kembali berperang. Kita harus menjaga masyarakat dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik,” pesannya.
Melalui pengakuan tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap sinergi dengan masyarakat adat semakin kuat sehingga dapat mendukung terciptanya Papua Tengah yang aman, damai dan tertib serta menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan di delapan kabupaten.
Editor : Nay berliana
