Jurnalpapuanews.com || NABIRE – Komitmen untuk menjaga stabilitas di provinsi baru terus diperkuat. Polda Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Operasi Cinta Damai Noken 2026 yang bertajuk “Penguatan Sinergi Polri dan Tokoh Masyarakat Papua Tengah dalam Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Damai” di Nabire, Kamis (11/6/2026).
Acara ini bukan sekadar seremoni. Dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, forum ini menjadi ruang terbuka bagi para kepala suku, tokoh adat, agama, pemuda, hingga perwakilan paguyuban untuk “buka-bukaan” menyampaikan keluh kesah dan akar persoalan yang terjadi di akar rumput.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat, sejumlah tokoh menyampaikan persoalan krusial yang selama ini memicu gesekan di masyarakat.
Kepala Suku Mee Papua Tengah, Melkias Muyapa, menyoroti konflik tapal batas di Kapiraya yang melibatkan masyarakat Kamoro dan Mee. Ia meminta agar penyelesaian konflik lebih mengedepankan pendekatan adat dengan melibatkan kepala suku yang paham sejarah wilayah.
Perwakilan Suku Wolani, Harun Agimbau, menyuarakan tingginya angka pengangguran di delapan kabupaten. Selain itu, ia mengeluhkan aktivitas pertambangan yang sering kali masuk ke wilayah adat tanpa adanya kesepakatan yang jelas dengan pemilik hak ulayat.
Tokoh agama Protestan, Pdt. Junus Mabubedari, mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terprovokasi hoaks. Ia juga mengusulkan pengaktifan kembali pos kamling dan peningkatan patroli di titik rawan.
Merespons berbagai keluhan tersebut, Brigjen Pol Jermias Rontini menegaskan bahwa pihak Kepolisian siap menjadi fasilitator dan mediator netral untuk menyelesaikan sengketa yang ada.
“Kita perlu meningkatkan akses Orang Asli Papua (OAP) terhadap pendidikan kedinasan dan peluang rekrutmen pada institusi pemerintah, serta memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka mampu bersaing,” urai Kapolda.
Terkait keamanan lingkungan, Kapolda juga mengusulkan modernisasi pos pengamanan. “Selain pos kamling aktif, perlu didukung sarana berbasis teknologi, seperti pemasangan CCTV pada pos-pos keamanan untuk mempermudah pemantauan situasi,” tambahnya.
Apresiasi datang dari Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Nanci Karolin Warobay. Ia menilai, dalam waktu sekitar empat bulan menjabat, Kapolda Jermias Rontini telah membawa energi positif bagi stabilitas Papua Tengah. Namun, ia mengingatkan bahwa PR daerah ini masih banyak—mulai dari masalah kebersihan, distribusi BBM, hingga ketertiban lalu lintas—yang memerlukan kerja taktis lintas sektoral.
Senada dengan hal itu, Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Adii, menegaskan bahwa kedamaian yang awet hanya bisa tercipta jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang selaras. Tiga pilar utama yang harus berjalan beriringan adalah nilai adat, ajaran agama, dan hukum positif negara.
FGD Operasi Cinta Damai Noken 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa menjaga kedamaian di Papua Tengah tidak bisa dibebankan ke pundak aparat keamanan saja, melainkan hasil gotong royong dan keterbukaan dari seluruh elemen masyarakat.
(YM)
Editor : Yakop Mongan
