Jurnalpapuanews.com || NABIRE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, S.M., mengeluarkan pernyataan tajam terkait implementasi Otonomi Khusus di Bumi Cenderawasih. (12/05/2026).
Ia menegaskan bahwa kucuran dana triliunan rupiah tidak akan berarti jika pola pembangunan tidak menyentuh akar permasalahan dan kebutuhan riil Orang Asli Papua.
Dalam konfirmasi melalui sambungan telepon, Agustinus mengingatkan kembali filosofi lahirnya Otsus. Menurutnya, negara harus menyadari bahwa Otsus hadir bukan sekadar pemberian cuma-cuma, melainkan respons atas sejarah panjang keinginan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.
Agustinus menyoroti anggaran sebesar Rp12,6 triliun yang dialokasikan pemerintah. Meski angka tersebut sangat fantastis, ia menilai dampaknya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat bawah.
”Kita tidak bicara masalah uang, karena sekarang pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar. Tapi pola yang disiapkan untuk pembangunan Papua sudah tidak berdampak positif bagi OAP. Pola ini harus dirombak total,” tegasnya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini diklaim mendapat porsi 30% dan 20%. Namun kenyataannya, banyak anak Papua yang belum bisa mengakses pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan gratis di kampung-kampung tetap minim.
”Rumah sakit mana yang dibangun dana Otsus dan menggratiskan pengobatan orang Papua? Itu tidak pernah terjadi. Akhirnya, rakyat merasa lebih baik merdeka daripada diberi triliunan rupiah tapi tidak merasakan manfaatnya,” ujar Agustinus.
Sebagai pimpinan lembaga kultural, Agustinus menekankan dua poin krusial yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah:
• Jaminan Keamanan: Otsus mustahil berhasil tanpa adanya rasa aman bagi setiap warga negara di Tanah Papua, mulai dari Sorong hingga Merauke.
• Harmonisasi Regulasi: Pemerintah diminta memastikan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang justru melemahkan kewenangan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021.
Agustinus tidak menutup mata terhadap kegagalan Otsus selama 20 tahun terakhir. Ia menyebut “Otsus Jilid I” telah gagal memberikan perlindungan dan keberpihakan yang nyata. Baginya, UU Nomor 2 Tahun 2021 saat ini perlu dievaluasi kembali agar keberpihakan terhadap OAP tidak hanya terbatas pada jabatan Gubernur, MRP, dan DPR jalur Otsus.
”Jakarta harus buka mata dan telinga. Apa yang dipikirkan di sana tentang Papua seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar janji manis atau angka statistik,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Agustinus berharap pertemuan evaluasi yang melibatkan kementerian terkait (Kemendagri, Kemenku, Bappenas) dapat melahirkan rekomendasi kuat untuk membawa perubahan nyata. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan Tanah Papua adalah kedamaian, keadilan, dan pengakuan martabat.
”Kalau itu tidak diberikan, jangan salahkan jika gejolak di Papua tidak akan pernah berhenti,” tutupnya.
(YM)
Editor : Yakop Mongan
