Jurnalpapuanews.com || NABIRE, Papua Tengah — Ribuan aparat keamanan dari Polres Nabire dan Brimob dikerahkan hari ini, Jumat (12/12/2025), untuk mengamankan aksi unjuk rasa damai yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee Ogeiye (LMA-O) “Diyoweitopoke”. Aksi ini menyoroti sengketa berkepanjangan terkait tapal batas adat antara Suku Mee dan Suku Kamoro di wilayah Distrik Kapiraya.
Aksi yang melibatkan sekitar 100 orang massa ini dipusatkan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, setelah sebelumnya melakukan long march dari Jalan Jenderal Sudirman. Pengamanan ketat dipimpin oleh Wakapolres Nabire, Kompol Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M., melibatkan gabungan 4 regu UKL, 4 SST Brimob, dan 1 SST Dalmas, memastikan aksi berlangsung tertib tanpa mengganggu ketertiban umum.
Setibanya di kantor DPR, perwakilan massa diterima langsung oleh anggota dewan, dan menyerahkan Surat Pernyataan Sikap yang memuat 12 poin penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pusat.
• Penetapan Tapal Batas Adat: Mendesak segera disahkannya batas-batas wilayah adat yang jelas antara Suku Mee dan Suku Kamoro untuk mencegah konflik horizontal berulang.
• Penegakan Hukum Konflik Kapiraya: Menuntut penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik yang telah terjadi di Distrik Kapiraya.
• Pelarangan Aktivitas Ilegal: Mendesak pelarangan tegas terhadap operasi tambang ilegal (illegal mining) dan penebangan liar (illegal logging) di wilayah adat tersebut.
• Pemulihan Fasilitas Umum: Menuntut rehabilitasi dan pemulihan fasilitas publik yang rusak akibat konflik.
Meskipun menyangkut isu sensitif tapal batas adat, seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif berkat pengamanan sigap dari aparat kepolisian yang juga bertugas mengatur arus lalu lintas dan memberikan himbauan ketertiban.
Penerimaan tuntutan oleh DPR Papua Tengah menandai langkah awal formalisasi penyelesaian sengketa adat ini di tingkat legislatif daerah.
(YM)
