Jurnalpapuanews.com || NABIRE – Dalam upaya memperkuat infrastruktur pendukung program nasional di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Polres Nabire menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Polri. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Ruang RBP Polres Nabire pada Rabu (11/02/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., yang diwakili oleh Wakapolres Nabire KOMPOL Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M. Agenda ini turut dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari jajaran internal Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Koorwil Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pihak investor dan arsitek.
Wakapolres Nabire menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun masukan strategis demi kelancaran pembangunan. Mengingat peletakan batu pertama dijadwalkan akan dilakukan secara serentak pada 13 Februari 2026, koordinasi intensif menjadi kunci utama.
”Kami memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif,” ujar KOMPOL Dr. Piter Kendek.
Koorwil MBG Nabire, Marsel Asyerem, menambahkan bahwa kehadiran dapur SPPG di Nabire merupakan prioritas mendesak. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis sejak Januari 2026. Rencananya, pembangunan akan dilakukan di 10 titik strategis, dengan 5 titik sebagai fokus tahap awal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan tokoh adat setempat.
Dalam pembahasan rapat, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi perhatian utama:
• Pemberdayaan Lokal: Pelibatan kontraktor atau investor Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
• Standar Kesehatan: Penerapan sistem keamanan pangan yang disiplin, pengelolaan limbah yang profesional, serta pengawasan gizi sesuai standar Kementerian Kesehatan.
• Pendekatan Wilayah 3T: Strategi adaptif yang mempertimbangkan kondisi geografis, aspek keamanan, dan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua.
Pihak investor, Dasril Sahari, menyatakan bahwa seluruh tahapan administrasi dan peninjauan lokasi telah dilakukan sesuai ketentuan. Komitmen penuh diberikan untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu sesuai arahan pimpinan Polri dan program pemerintah. Setelah pembangunan fisik selesai, operasional dapur direncanakan akan dikelola oleh pihak yayasan yang ditunjuk.
Sebagai langkah tindak lanjut, Polres Nabire bersama Satgas MBG dijadwalkan segera melakukan peninjauan lokasi pembangunan di Distrik Yaur.
Melalui inisiatif ini, Polres Nabire membuktikan komitmen nyata dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Nabire.
(YM)
Editor : Yakop Mongan
