Jurnalpapuanews.com || NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai upaya penting dalam menata fondasi politiknya dengan menggelar Sosialisasi dan Konsolidasi Pengukuhan Pertama Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis bagi provinsi otonomi baru (DOB) tersebut untuk mengevaluasi kualitas sistem pemerintahannya.
Acara yang dibuka secara resmi pada 5 Desember 2025 ini dihadiri oleh pimpinan lembaga pemerintah, perwakilan keamanan (Intelkam Polda dan Kasie Intel Korem), serta narasumber kunci dari tingkat nasional.
“Kegiatan ini sangat penting. Semua ini membentuk fondasi penting bagi daerah otonomi baru yang sedang membangun sistem pemerintahannya secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan,” ujar pejabat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam sambutannya.
Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi tinggi kepada narasumber, khususnya tim teknis dari Bappenas yang diwakili oleh Ibu Krisanti Mulyadi dan Tim Ahli Internal Bapak Ibrahim Syukri, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ibu Bettin Irianty.
Dijelaskan bahwa pengukuran IDI bukan hanya agenda rutin, melainkan instrumen strategis untuk menilai seberapa jauh kebebasan sipil, hak-hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi berjalan di daerah.
“Bagi Papua Tengah sebagai provinsi baru, kegiatan ini memiliki makna yang lebih jauh. Kita tidak hanya mengukur demokrasi, kita sedang menata dan merancang arah pembangunan politik daerah,” tegasnya.
Pemerintahan yang responsif, masyarakat partisipatif, dan kebijakan publik yang akuntabel diharapkan menjadi hasil dari demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, hasil IDI nantinya harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, bahan evaluasi tata kelola, dan cerminan peningkatan profesionalisme aparatur.
Mengingat tantangan pembangunan politik di tengah keragaman sosial, budaya, dan geografis Papua Tengah, pejabat tersebut menekankan tiga pesan penting kepada seluruh pemangku kepentingan:
1. Tingkatkan Kualitas Data: Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyediakan data yang valid, lengkap, update, dan bertanggung jawab.
2. Perkuat Koordinasi Lintas Sektor: IDI adalah kerja bersama antara Pemda, BPS, aparat keamanan, lembaga legislatif, organisasi masyarakat sipil, dan media.
3. Jadikan IDI sebagai Alat Perbaikan: Hasil pengukuran harus menjadi kompas pembangunan politik, bukan sekadar nilai angka, untuk merumuskan strategi perbaikan secara konsisten.
Acara sosialisasi dan konsolidasi ini dinyatakan resmi dibuka dengan harapan akan memperkuat tata kelola demokrasi dan menjadi langkah awal bagi Papua Tengah menuju daerah yang maju, harmonis, dan demokratis.
(YM)
