Serah Terima Jabatan Kepala BNPP, Mendagri Tito Harapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal

- Penulis

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jurnalpapuanews.com || Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjutak. Prosesi serah terima jabatan tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut menandai transformasi BNPP menjadi BNPPDT. Perubahan nomenklatur ini membuat tugas BNPP menjadi lebih luas.

Mendagri mengaku telah lama mengenal Maruli dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Ia berharap dengan jabatannya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, Maruli dapat membuat institusi tersebut lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif,” jelasnya.

Mendagri menjelaskan tugas utama BNPP yaitu mengembangkan daerah perbatasan. Pengembangan itu diharapkan dapat menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat daerah perbatasan. Tugas lainnya yakni menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu juga mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi baru.

Baca Juga:  Tito Karnavian Tak Main-Main, Bawa Pasukan Lengkap ke Raker Pemerintah

Ia menekankan pentingnya menyejahterakan masyarakat daerah perbatasan untuk memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, daerah perbatasan dapat menjadi zona penyangga terhadap infiltrasi dari negara luar baik melalui darat maupun laut.

Sementara itu, Kepala BNPPDT Maruli mengatakan, dengan perubahan nomenklatur dirinya akan fokus mengelola daerah perbatasan dan terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui dukungan perangkat kerja yang ada dan bimbingan dari Mendagri, ia akan berupaya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah [dan] sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta pejabat terkait lainnya.

Editor : Nay berliana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jurnalpapuanews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasatgas Tito: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kesehatan Sumatera Capai Progres Signifikan
Angka Inflasi YoY 3,28 Persen, Mendagri Tito Dorong Pemda Perkuat Langkah Pengendalian
Pastikan Komitmen Pemulihan Pascabencana Sumatera, Kasatgas PRR Update Penanganan Tiap Pekan
Paripurna DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Mendagri Imbau Kepala Daerah Dukung Proses Verifikasi dan Validasi Kopdeskel
Kemendagri Tegaskan Informasi Pendefinisian Ulang OAP Tidak Benar
Inflasi Indonesia 3,19 Persen, Mendagri Minta Pemda Atensi Sejumlah Kenaikan Harga Komoditas Pangan
Kasatgas Tito Tegaskan Percepatan Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:07 WIB

Serah Terima Jabatan Kepala BNPP, Mendagri Tito Harapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:27 WIB

Kasatgas Tito: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kesehatan Sumatera Capai Progres Signifikan

Senin, 12 Oktober 2026 - 11:54 WIB

Angka Inflasi YoY 3,28 Persen, Mendagri Tito Dorong Pemda Perkuat Langkah Pengendalian

Rabu, 23 September 2026 - 23:52 WIB

Pastikan Komitmen Pemulihan Pascabencana Sumatera, Kasatgas PRR Update Penanganan Tiap Pekan

Selasa, 22 September 2026 - 15:40 WIB

Paripurna DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Berita Terbaru