Tolak Satgas PKH, Kepala Suku Besar Burate dan Suku Moi: Ini Piring Makan Masyarakat

- Penulis

Sabtu, 19 September 2026 - 05:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jurnalpapuanews.com || WAPOGA — Kepala suku besar burate di kawasan Wapoga dan Suku Moi menyatakan sikap tegas menolak kedatangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke wilayah penambangan dan operasional perusahaan di daerah mereka. Kehadiran Satgas yang bertujuan menertibkan atau menghentikan aktivitas perusahaan dinilai berpotensi mematikan mata pencaharian warga lokal. (19/9/2026).

Pilep Burate, selaku Kepala Suku  besar Burate menegaskan bahwa aktivitas perusahaan di wilayah Wapoga merupakan penopang utama ekonomi warga.

​”Kami menolak keras Satgas PKH turun lagi ke lokasi kami di Wapoga. Lokasi ini adalah piring makan masyarakat. Kebutuhan warga selama ini dipenuhi dari keberadaan perusahaan, jadi tidak boleh ada pembersihan lagi di kawasan operasional ujar Pilep.

Penolakan serupa disampaikan oleh Nikodemus Orepa, Wakil Kepala Suku Moi dari Kampung Tanah Merah, Dusun Iwom. Ia menjelaskan bahwa dua perusahaan yang beroperasi di kawasan Ular Merah dan Kalibasa selama ini telah menjadi sandaran hidup masyarakat setempat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terjangkau maksimal oleh pemerintah.

Menurut Nikodemus, sebelum hadirnya kedua perusahaan tersebut, keberadaan masyarakat Suku Moi kurang mendapat perhatian luar. Masuknya investor justru membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

​”Selama ini masyarakat Suku Moi terjamin karena ada dua perusahaan di Ular Merah dan Kalibasa. Kami butuh makan, layanan kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak. Pemerintah dulu belum jangkau kami karena belum kenal, tetapi sejak perusahaan masuk, keberadaan kami mulai dikenal,” ungkap Nikodemus.

Atas dasar manfaat nyata tersebut, pihak adat sepakat untuk tidak memberikan izin kepada Satgas PKH maupun pihak mana pun yang berniat menghentikan operasional perusahaan di tanah adat mereka.

Menutup peryataannya, Nikodemus juga menegaskan komitmen masyarakat adat untuk hanya bekerja sama dengan investor yang sudah ada saat ini dan menutup pintu bagi pendatang baru di kawasan Wapoga, pungkas Nikodemus.

Editor : Nay berliana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jurnalpapuanews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 636 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 05:46 WIB

Tolak Satgas PKH, Kepala Suku Besar Burate dan Suku Moi: Ini Piring Makan Masyarakat

Berita Terbaru