Jurnalpapuanews.com || TIMIKA, PT – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu disampaikannya dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis (30/7/2026).
Dalam sambutannya, Meki Nawipa mengatakan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II menjadi momentum penting untuk menghadirkan perubahan nyata bagi Papua. Arah pembangunan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Papua 2022–2041 dan dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Menurutnya, RAPPP memuat 19 program prioritas yang diarahkan untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, sekaligus mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 serta agenda pembangunan nasional.
Gubernur menilai Papua memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan dan energi, pengembangan investasi, serta kontribusi dalam menjaga keseimbangan iklim dunia.
Ia juga mengungkapkan bahwa enam gubernur se-Tanah Papua telah membentuk Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua. Pertemuan di Timika pada 11 Mei 2026 menghasilkan 12 Poin Kesepakatan Timika yang disampaikan sebagai rekomendasi strategis kepada Presiden Republik Indonesia.
Kesepakatan tersebut meliputi dukungan terhadap Asta Cita Presiden, percepatan pembangunan Trans Papua, penguatan tata kelola Dana Otsus, revisi Undang-Undang Otsus, peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, pengembangan kawasan industri, sentra pertanian, serta berbagai program prioritas bagi Orang Asli Papua (OAP).
Meki Nawipa menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, MRP, DPR Papua, DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, BUMN, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil agar seluruh program berjalan terpadu dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Papua akan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.
“Dialog ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan dimulai dari pemerataan pembangunan di Tanah Papua sebagai wilayah terbitnya matahari dari Timur,” ujar Gubernur.
Editor : Yakop Mongan
