Jurnalpapuanews.com || DEIYAI — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP) Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Deiyai menunjukkan keseriusan penuh dalam menyikapi konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika yang telah lama menjadi isu panas bagi masyarakat setempat.
Aspirasi mendesak dari warga Kapiraya, yang merupakan pihak terdampak langsung, secara resmi diterima oleh anggota DPRP dalam kegiatan Reses Tahap III Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula DPRD Deiyai Tigido Mugou pada Rabu, 3 Desember 2025.
Penyerahan aspirasi ini dilakukan oleh Mesak Edowai, Kepala Suku Muda Distrik Kapiraya. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh lima anggota DPR Papua Tengah Dapil VIII Deiyai, yaitu:
• Maksimus Takimai (PDIP)
• Paulus Mote (PSI)
• Yosafat Badokapa (Hanura)
• Donatus Mote (Jalur Pengangkatan)
• Damiana Tekege (Jalur Pengangkatan)
Acara reses yang dibuka resmi oleh Asisten I Bupati Deiyai, Simon Mote, SSTP, ini menjadi magnet perhatian, dengan disaksikan oleh Kepala Suku Umum Deiyai, lima kepala distrik dari Deiyai, enam kepala distrik Bowobado, dan lima kepala kampung dari Distrik Kapiraya.
Tak butuh waktu lama bagi DPRP untuk menindaklanjuti aspirasi krusial ini. Anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi PDIP, Maksimus Takimai, memastikan bahwa isu tapal batas ini telah dibawa ke meja Pemerintah Provinsi.
“Aspirasi yang kami terima dari masyarakat Kapiraya telah kami bawa dan sampaikan dalam rapat penanganan konflik sosial di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada 3 Desember 2025 di Nabire,” ungkap Takimai, Kamis (4/12/2025).
Maksimus Takimai secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, atas respons cepatnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah yang dengan sigap memfasilitasi pertemuan antara Bupati Mimika, Bupati Deiyai, DPR Jalur Pengangkatan, Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), serta tokoh-tokoh masyarakat dari Mimika dan Deiyai,” tambahnya.
DPR Papua Tengah berharap pertemuan pertama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi ini dapat menjadi momentum penting untuk menemukan solusi yang adil dan independen terkait sengketa tapal batas yang telah lama memicu ketegangan.
Sementara itu, masyarakat Kapiraya menaruh harapan besar agar pemerintah segera memberikan kejelasan status wilayah yang selama ini menjadi sumber konflik. Tuntutan ini penting guna mencegah terjadinya ketegangan sosial yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum bagi kehidupan mereka.
DPR Papua Tengah Dapil VIII Deiyai berjanji akan terus mengawal proses penyelesaian ini hingga tuntas demi terwujudnya kedamaian dan kepastian administratif bagi masyarakat Kapiraya dan sekitarnya.
(YM)
