Jurnalpapuanews.com || NABIRE, 3 Desember 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah secara resmi meluncurkan paket kebijakan pendidikan ambisius yang berfokus pada pemerataan, akses gratis, dan transparansi anggaran yang ketat. Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan sebuah pondasi keadilan sosial yang didukung alokasi dana total lebih dari Rp 90 miliar.
Dalam peluncuran di Ballroom Kantor Gubernur, Rabu (3/12/2025), Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa program ini adalah jawaban atas “Harapan rakyat” dan komitmen untuk memastikan prinsip “No child never die: tidak ada anak yang tertinggal.”
Langkah paling monumental adalah implementasi pendidikan gratis penuh untuk 26.217 siswa SMA dan SMK di Papua Tengah. Untuk menanggung seluruh biaya operasional ini, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar.
”Hari ini, implementasi dimulai satu per satu,” ujar Gubernur Nawipa, menekankan bahwa Kepala Dinas Kabupaten memiliki mandat wajib untuk memastikan dana Rp 43,5 miliar ini tersalurkan 100% tepat sasaran.
Selain sekolah gratis, Pemprov juga menggelar 20 program prioritas yang dirancang untuk mengatasi akar masalah pendidikan di daerah tersebut. Fokus utamanya mencakup:
• Pembangunan Sekolah Unggulan seperti Mepamor Expo.
• Dukungan Penuh untuk asrama berbasis keagamaan dan asrama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
• Peningkatan Kesejahteraan dan Sertifikasi Guru.
• Bantuan Biaya Pendidikan untuk 5.261 mahasiswa, termasuk yang menempuh studi di luar Papua.
• Rekrutmen Tenaga Profesional: Sebanyak 276 sarjana Papua direkrut melalui program APG (Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan) dan ditempatkan di distrik-distrik, sebagai solusi ganda untuk pendidikan dan pengangguran sarjana.
• Pembangunan Sekolah Baru diprioritaskan di daerah pedalaman seperti Mulia, Ilaga, Sugapa, dan Enarotali, agar anak-anak tidak perlu berjuang jauh ke kota untuk bersekolah.
Dalam upaya mencegah penyalahgunaan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 90 miliar, Pemprov meluncurkan terobosan teknologi: Aplikasi Data Siswa OAP.
Aplikasi ini berfungsi sebagai benteng transparansi, memuat database lengkap siswa dari SD hingga SMA/SMK, rincian biaya per siswa, kebutuhan spesifik tiap sekolah, dan validitas penerima manfaat.
”Tanpa kejujuran, aplikasi ini tidak akan berjalan. Kita harus memastikan setiap data benar agar keadilan terjamin,” tegas Nawipa, memperingatkan bahwa seluruh kebijakan ini akan diawasi secara transparan dan tidak boleh disalahgunakan.
Gubernur Nawipa mengakhiri sambutannya dengan seruan kolaborasi. Ia menekankan bahwa kemajuan Papua Tengah memerlukan sinergi aktif dari pemerintah, gereja, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, dan keluarga.
(YM)
